oleh

150 Desa Sudah Diterbitkan SP2D

Dana Desa Tahap 1 Belum Cair

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Realisasi Dana Desa (DD) tahap 1 untuk 186 Desa Kabupaten Musi Rawas (Mura), belum dicairkan. Pasalnya hingga sekarang baru 150 Desa selesai diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sedangkan, sisanya sekitar puluhan desa masih ditunggu pengajuannya. Kepastian itu disampaikan, Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Musi Rawas, Syarizal, Minggu (8/4).

Dikatakan Syarizal, masih banyak desa belum mengumpulkan pengajuan berkas. Pihaknya, belum mengetahui persis kendala terjadi di lapangan. Namun, semua ketahui laporan terakhir masih banyak Desa mengulang kembalikan berkas pengajuan.

“Dari sebanyak 186 Desa, kalau sudah masuk ke kita berkas lengkap, dan barulah ada sekitar 150 berkas pengajuan yang semuanya sudah diterbitkan SP2D. Sehingga, dalam waktu dekat. Kalau tidak berhalangan DD Tahap I sudah bisa segera dicairkan,” terang Syarizal.

Syarizal pun mengingatkan, seluruh Desa untuk melengkapi pengajuannya. Bagi Desa lain, sampai sekarang akan tetap ia tunggu. Karena, segera mungkin diajukan.

“Maka kita memproses SP2Dnya. Nah, jika belum bagaimana kita mau memprosesnya,” ujar Syarizal.

Sementara itu, tempat terpisah Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Musi Rawas, Mefta Jhoni melalui Kabid Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Alexander Zulkarnaen menyatakan, pihaknya menargetkan realisasi akhir Maret lalu. Hanya saja, sampai sekarang belum bisa terpenuhi, masih ada Desa belum menyerahkan pengajuan berkas.

“Memang kalau untuk target memang akhir Maret. Hanya saja, kita tidak bisa berbuat jika semua belum tuntas. Karena masih ada beberapa Desa belum mengajukan, dan kembali tetap ditunggu pengajuannya,” jelas Alexander.

Sementara mengenai realisasinya, DD tahap 1 menyebutkan, semua Desa menerima tahap pertama dengan realisasi 20 persen. Sedangkan mengenai realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semua hampir sama. Yaitu masih menunggu pengajuan berkas masing-masing Desa.

“Sedangkan untuk ADD tahap 1, semua hingga sekarang kita belum memulai. Karena, beda dengan DD dan ADD semua dianggarkan APBD, dengan rinciannya tahun 2018 ini, dianggarkan sekitar Rp 60. 172.911.300. Dengan rincian masing-masing Desa terima Rp 200-300 juta. Sebagai pembiayaan tunjangan operasional perangkat Desa,” terang Alexander. (04)

Rekomendasi Berita