oleh

15 Tahun Mengabdi, Digaji Rp400 Ribu

“Kalau para guru honorer yang umumnya berusia muda ini mogok massal, maka dipastikan kegiatan belajar mengajar siswa akan lumpuh total…”

Ketua Umum Pengurus Pusat IGI , M Ramli Rahim

Nasib Guru Honorer

LINGGAU POS ONLINE– Pagi ini, 25 November 2019 bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Salah satu catatan penting tentang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini, tentang kesejahteraan. Khususnya, bagi guru yang masih berstatus honorer. Di Kota Lubuklinggau, dari 2.500 guru yang mengabdi, lebih kurang 1.000 orang berstatus honorer.

Salah seorang dari mereka yakni Jaka Sanjaya. Sejak Januari 2005 Ia mengabdi sebagai guru honorer SDN 52 Lubuklinggau. Awal mengabdi, Jaka pernah dapat honor Rp75 ribu. Dan setelah hampir 15 tahun mengabdi, honor yang diterimanya Rp400 ribu.

“Pertama kali jadi honorer saya hanya lulusan MAN 1 tahun 2003. Dan beberapa tahun kemudian kuliah Jurusan Bimbingan Konseling IAI Al Azhaar. Tapi sempat berhenti karena tersendat dana, maklumlah pada 2013 saya sudah menikah,” jelasnya, Minggu (24/11).

Pria kelahiran 1984 ini mengatakan hobi olahraga membuatnya bersemangat sebagai guru olahraga. Hati kecilnya tetap berharap bisa diangkat. Namun usianya yang sudah 36 tahun, membuatnya habis harapan untuk bisa ikut berjuang jadi CPNS.

“Saya pernah berharap bisa diangkat, tapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi, pasrah sajalah. Insya Allah pemerintah bisa memberikan kebijakan kepada kami ini, yang terpenting sekarang harus ikhlas dan tetap semangat serta bersyukur menjalankan kehidupan,” kata pria yang hobi bermain bulu tangkis dan atletik ini.

Untuk menutupi biaya hidup yang makin tinggi, suami Fitriana ini juga melatih Paskibraka di MAN 1 dan Pondok Pesantren (Ponpes) Mafaza Lubuklinggau serta berbisnis HNI HPAI.

“Kalau mengandalkan gaji honorer nggak cukup, untuk itu saya juga melatih anak-anak Paskib di MAN 1 dan Ponpes Mafaza. Kedepannya, saya berharap bisa hidup lebih baik lagi dan bisa menjadi abdi negara yang tidak dizalimi terus,” tutur ayah dari Fika Maharrani Sanjaya dan Hana Janeeta Sanjaya.

Banyak duka yang telah Jaka lalui selama menjadi guru olahraga honorer, hanya saja dianggapnya sebagai pembelajaran yang tak ternilai harganya. Serta tertutupi dengan suka yang dihadirkan selama menjadi guru honorer dan pelatih Paskib, yakni bisa banyak teman, mengenal beberapa penjabat pemerintah dan bisa menjalin relasi dengan orang di luar sekolah segala bidangnya.

Ya, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat seolah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seolah menutup mata akan nasib para guru honorer di mana upahnya masih memprihatinkan alias jauh dari kesejahteraan.

Atas kondisi itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan masalah kesejahteraan guru honorer menjadi tanggung jawab bersama baik Kementerian dan Lembaga (K/L). Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki porsi besar untuk berkomitmen memberi upah guru honorer sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

“Kita tidak hanya mendesak pemerintah pusat, tapi juga harus ada komitmen dari Pemda. Karena guru adalah kewenangan daerah,” tutur Unifah di Jakarta, Sabtu (23/11).

Dia menyebutkan perjuangan PB PGRI tidak sia-sia. Misalkan nasib guru honorer mulai mendapatkan kesejahteraan, yakni pemerintah telah membuka ruang bagi guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak melalui tiga skema. Pertama, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kedua, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jalur umum.

“Terakhir, P3K jalur khusus untuk para tenaga honorer yang diperkuat melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2019. Ini merupakan bagian perjuangan PGRI Pust dan daerah demi kesejahteraan guru honorer,” kata Unifah.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, setiap tahun jumlah guru honorer terus bertambah untuk mengisi kekosongan kelas. Sebab setiap tahun sekitar 40 ribu guru pensiun. Sangat disesalkan, keberadaan guru honorer sampai saat ini belum diimbangi dengan kesejahteraan.

Untuk itu, IGI mendesak pemerintah untuk meningkatkan upah para guru honorer. Bahkan, pihaknya juga telah meminta langsung kepada Menteri Nadiem Makarim untuk memberikan upaya guru honorer secara layak.

“Segala potensi anggaran negara untuk memperjelas status guru, sehingga memberikan pendapatan layak di manapun para guru honorer bertugas di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Sebab apabila kesejahteraan guru honorer tidak diperhatikan, maka akan kekurangan tenaga pengajar yang berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.

“Kalau para guru honorer yang umumnya berusia muda ini mogok massal, maka dipastikan kegiatan belajar mengajar siswa akan lumpuh total,” kata Ramli.

Terpisah Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto menilai bahwa sampai saat ini nasib guru honorer sangat memprihatinkan karena kesalahan pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. “Ini kesalahan pemerintah yang akut berlarut-larut,” ujar Budi, Minggu (24/11).

Sebetulnya, menurut dia, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menggantikan peran guru honorer. Namun faktanya di lapangan banyak ASN yang hanya bergantung pada guru honorer dengan pendapatan yang minimalis.

“Jelasnya guru honorer mesti diberikan imbalan yang sewajarnya. Guru tidak mungkin bisa mengajar dengan perutnya lapar,” tukas dia.

Berdasarkan data Kemendikbud Desember 2018, Indonesia memiliki total 3.010.545 guru. Dari jumlah itu, terdapat 1.618.678 guru yang belum PNS dan 1.391.867 guru yang sudah PNS. Kemampuan negara dalam merekrut guru masih terkendala anggaran. Seperti diketahui, untuk kuota CPNS guru tahun ini, hanya ada 65.000 formasi untuk guru di bawah Kemendikbud maupun Kementerian Agama (Kemenag).

Desak Pemkot Lubuklinggau Anggarkan untuk Honorer

Prihatin akan kondisi guru honorer, Ketua PGRI Kota Lubuklinggau mengusulkan supaya Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan dana untuk guru honorer tahun 2020.

“Bentuknya insentif. Penilaiannya berdasar masa kerja,” tutur Erwin Susanto, Ketua PGRI Kota Lubuklinggau, kemarin.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus diperhatikan. Sebab, masyarakat menuntut mutu guru agar terus membaik.

“Jadi era Revolusi Industri 4.0 bagaimanapun masyarakat menuntut pendidik dan siswa agar tidak gaptek dengan teknologi karena pada masa yang akan datang semua serba teknologi. Artinya pengajaran yang disajikan pendidik jangan monoton lagi. Harus banyak inovasi,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, H Tamri mengabarkan sesuai dengan petunjuk dari pusat bahwa sekarang tidak ada lagi pengangkatan guru honorer.

“Kalau mengenai insentif disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Karena setiap daerah berbeda,” kata dia.

Berkenaan dengan momen Hari Guru Nasional, ia berharap kepada semua guru, khususnya guru-guru di Kota Lubuklinggau harus mampu mengajar dan mendidik sesuai dengan zamannya.

“Karena tantangan guru saat ini, guru harus bisa mengajar anak sesuai dengan zaman. Kita berharap semua guru dapat meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, menyikapi dan melengkapi kemampuan guru, untuk agar bisa menghadapi era 4.0,” katanya.

Pemkab Mura Beri Insentif Guru Rp750 Ribu

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas H Irwan Evendi melalui Kasi PTK, Sukasno menyatakan guru honor di Musi Rawas mendapatkan insentif sebesar Rp 750 ribu per bulan.

” Di tahun ini ada 100 guru honor terdiri dari 75 guru SD dan 25 guru SMP. Bagi guru yang bertugas di daerah terpencil ada 117 guru terdiri dari PNS dan honor juga mendapatkan insentif dengan jumlah yang sama yaitu Rp 750 ribu,” jelasnya.

Adapun syarat utama supaya guru mendapatkan insentif yaitu harus memiliki ijazah S1, ada NU PTK, serta sekolah tempat ia bertugas jumlah PNS-nya kurang.

Laporan Fajar Indonesia Network/Sulis/Qory/Rina

Rekomendasi Berita