oleh

146 Rumah Tak Layak Huni di Muratara Diperbaiki

LINGGAU POS ONLINE – Sebanyak 146 unit Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), akan diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat kepada perwakilan dari Penerima Manfaat, di halaman Kantor Pemkab Muratara, Senin (9/9).

Penyerahan bantuan secara simbolis, disaksikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Alfirmansyaah serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muratara. Dalam kesempatan itu, Bupati Muratara HM Syarif Hidayat berpesan kepada para penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pihak kementrian.

“Harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai disalahgunakan,” pesan Syarif Hidayat.

Ia menjelaskan, penerima program BSPS merupakan usulan dari Pemkab Muratara. Untuk itu pemerintah berharap, setiap tahunnya penerima program ini terus bertambah.

“Agar kedepannya, lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah dapat dibantu,” jelasnya.

Kadis Perkim Kabupaten Muratara, Alfirmansyaah menjelaskan program BSPS untuk tahun 2019 dialokasikan untuk masyarakat di Kecamatan Karang Dapo.

“Kementerian menginginkan program ini dituntaskan di satu kecamatan, setelah itu diusulkan dari kecamatan lainnya bukan disebarkan untuk seluruh kecamatan. Intinya harus fokus di satu kecamatan. Tahun ini difokuskan untuk wilayah Kecamatan Karang Dapo, tahun berikutnya lanjut ke kecamatan lainnya,” ungkap Alfirmansyah.

Setiap penerima manfaat dijelaskannya, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk membeli bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah. Tahun lalu, semua biaya dialokasikan untuk membeli material, dan akhirnya banyak peralatan yang tidak dapat dipasang. Setelah persetujuan dari BPK, tahun ini dianggarkan untuk upah.

Penerima manfaat kebanyakan berasal dari masyarakat miskin, sehingga saat anggaran dihabiskan untuk pembelian material mereka kewalahan mencari upah pasang. Warga tidak memiliki kemampuan untuk memasang sendiri.

“Anggaran langsung masuk kepada rekening penerima, tetapi nanti akan ada pertanggung jawaban termasuk kepada Kemenkeu. Saat tahap pencairan juga akan ada tim pendamping dan koordinator lapangan,” jelasnya

Program bantuan ini ditambahkannya, untuk di Muratara dimulai tahun 2018 yakni di dua kecamatan yaitu Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Jaya. Tahun ini fokus Kecamatan Karang Dapo, tahun depan di Kecamatan Rawas Ulu, Nibung dan Rawas Ilir, namun prioritas Kecamatan Rawas Ulu,” lanjutnya.

“Laporan Fahmilan jalidi”

Rekomendasi Berita