oleh

17 Agustus, 14 Warga Binaan Bebas

LINGGAU POS ONLINE – Dipastikan ada 14 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lubuklinggau, menghirup udara segar. Bebasnya 14 orang warga binaan itu, karena dapat remisi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Demikian disampaikan Kalapas Kelas II A Lubuklinggau, Imam Purwanto, Jumat (9/8).

Ia menjelaskan selain 14 orang tadi terdapat ratusan orang warga binaan yang dapat remisi, mulai 1 bulan sampai 6 bulan, sesuai dengan masa hukuman yang sudah dijalani. Sebab, bila warga binaan telah dapat remisi 1 bulan, pada tahun berikutnya dipastikan dapat remisi 2 bulan. Asalkan, yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, yang membuat remisi dikaji ulang.

Adapun rincian warga binaan yang dapat remisi yakni, 208 orang dapat remisi satu bulan kurungan penjara, lalu 124 orang dapat remisi 2 bulan kurungan penjara. Kemudian, 118 orang dapat remisi 3 bulan kurungan penjara, selanjutnya 87 orang dapat remisi 4 bulan kurungan penjara, 60 orang dapat remisi 5 bulan kurungan penjara dan 8 orang yang dapat remisi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, di sini ada juga 14 orang warga binaan yang terjerat korupsi diusulkan untuk dapat remisi.

“Remisi, diberikan sesuai dengan massa hukuman yang sudah dijalani,” katanya.

Namun, sebelum mendapatkan remisi ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh para warga binaan. Selain itu, warga binaan yang dapat remisi yang sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan kurungan penjara. Jadi, bagi yang masa hukumannya baru 1 sampai 5 bulan, dipastikan belum dapat remisi.

Perlu diketahui, maksimal remisi yang bisa diterima oleh warga binaan hanya 6 bulan kurungan penjara. Jadi, walaupun warga binaan yang bersangkutan sudah menjalani hukuman 7 sampai 10 tahun, remisi yang bisa diterimanya mentok di 6 bulan kurungan penjara.

Dasar hukum pemberian remisi bagi para warga binaan, diatur dalam Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian, diperkuat lagi dengan PP No.28 Tahun 2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang perubahan atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta keputusan presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang remisi. (aku)

Rekomendasi Berita