oleh

14 Perusahaan Dipanggil Kejaksaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuklinggau, Agus Theodorus
“Masih banyak pemilik usaha maupun manajemen perusahaan belum peduli terhadap perlindungan karyawannya, padahal ini akan berdampak hukum ke depannya…”

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Terdapat 510 perusahaan yang tersebar di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Muratara dan Empat Lawang. Namun, baru 12.538 pekerjanya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jumlah pekerja yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sekitar 3,7 juta tenaga kerja. Jadi masih sangat banyak yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Target BPJS Ketenagakerjaan cabang Lubuklinggau tahun 2018 sudah memberikan perlindungan bagi 40.000 tenaga kerja. Terutama yang ada di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Muratara dan Empat Lawang,” jelas Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuklinggau, Agus Theodorus, Selasa (27/3).

Banyak perusahaan yang sudah disurati Pemberitahuan Pertama (SP 1) dan kedua (SP2), baik perusahaan besar, menengah maupun kecil. Seperti toko-toko yang mempekerjakan orang di tokonya, namun tidak menjamin keselamatannya di BPJS Tenaga Kerja. Bahkan Pak Walikota sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 560/103/DISNAKER/III/2018 tentang Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Lubuklinggau.

“Tapi masih banyak pemilik usaha maupun manajemen perusahaan belum peduli terhadap perlindungan karyawannya, padahal ini akan berdampak hukum kedepannya,” tegas bapak yang karib dipanggil Theo itu.

Sejak Januari sampai dengan Maret 2018 sudah ada 14 perusahaan yang kita Surat Kuasa Khusus (SKK) dan limpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Melalui Kasidatun sudah dilakukan pemanggilan dan penjelasan tentang kepatuhan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, seperti PT Dendymarker, SPBU CV Bukit Sulap, PT Dwinad Nusa Sejahtera, PT Pratama Palm Abadi, PT Citraloka Bumi Begawan, PT Surya Agro Persada, CV Claudia Karya, RS AR Bunda, Hotel Amazing Riverside, Resto Sembara outlet Lippomall, dan masih banyak lagi akan menyusul.

“Sebagian perusahaan yang kurang patuh atau enggan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan ini alasannya kebanyakan karena menganggap iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai cost/ biaya. (Disamakan seperti asuransi swasta, boleh memilih ikut atau nggak, yang benar itu BPJS Ketenagakerjaan bersifat Wajib). Padahal kalau dilihat dari prinsip ekonomi, iuran tersebut sebagai pengalihan risiko, ketika terjadi risiko terhadap tenaga kerjanya, maka segala biaya yang timbul sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan iuran BPJS Ketenagakerjaan juga sebenarnya sebagai pengurang pajak, karena bukan termasuk objek pajak. Penyebab lain ada juga karena ketidaktahuan mereka,” beber Theo.

Kalau sampai akhir 2018, 14 perusahaan tadi belum juga berbenah. Sesuai Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2011, kata Theo, disebutkan salah satu sanksi yang diberikan atas pemberi kerja yang tidak patuh adalah tidak mendapat pelayanan publik dari pemerintah, seperti pencabutan/ pemberian izin usaha, izin mengikuti tender/ proyek, izin tenaga kerja asing, pembuat sertifikat dan lain-lain.

Juga dalam UU BPJS kepada pemberi kerja yang lalai membayar iuran BPJS dapat dikenakan pidana maksimal 8 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar, tercantum dalam Pasal 55.

***Karyawan Kontrak dan BHL Tak Dijamin

Kondisi ini ternyata terjadi di Kabupaten Musi Rawas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas, H Burlian melalui Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Subianto mengatakan kalau di Musi Rawas masih ada perusahaan yang belum memberikan jaminan tenaga kerja.

“Memang berapa perusahaan yang melaksanakan program jaminan tenaga kerja, kita kurang tahu jelas. Karena, yang memiliki kewenangan itu adalah pihak pengawasan. Akan tetapi, memang selama ini, yang menjadi prioritas perusahaan untuk memberikan jaminan tenaga kerja, hanya karyawan tetap saja, sementara karyawan yang tidak tetap atau Buruh Harian Lepas, tidak diikutsertakan,” ungkap Subianto kepada Linggau Pos, Selasa (27/3).

Walaupun dalam perjanjian tenaga kerja tercantum kalau perusahaan harus mengikuti seluruh pekerja dengan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kematian.

“Memang perusahaan di Musi Rawas itu cukup banyak hampir 300, akan tetapi perusahaan yang besar itu ada 20 baik di sektor perkebunan maupun pertambangan,” ucapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas, Ismun Yahya menyayangkan situasi ini.

“Setiap pekerja wajib didaftarkan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, karena sudah tanggung jawab dari pada perusahaan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ismun Yahya menyampaikan apabila perusahaan tidak melayani ataupun memberi pengayoman BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan segera laporkan.

“Kalau untuk melapor ke DPRD langsung tidak bisa, laporkan dulu ke serikat atau forum lalu mereka segera laporkan ke Disnaker, baru kita bisa panggil,” jelasnya.

Selain itu, apabila memang terbukti perusahaan tidak memberi BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan segera akan mendapat sanksi.

Terpisah, Sekretaris Disnaker Kabupaten Muratara, Rukbi mengatakan, mengenai perusahaan di Muratara itu cukup banyak, hampir 100-an. Tetapi perusahaan paling besar seperti PT Lonsum lebih kurang ada 10 perusahaan.

Untuk Lonsum saja, ada ribuan karyawan yang bekerja di sana.

“Memang masih ada perusahaan yang belum memberikan jaminan tenaga kerja, seperti karyawan tidak tetap. Yakni Buru Harian Lepas (BHL),” ungkapnya

Menurutnya, memang setiap tahun perselisihan pekerja dan perusahaan pada dasarnya diharapkan zero. Namun, pada faktanya perselisihan selalu terjadi, karena memang sebagian perusahaan kurang paham tentang aturan tenaga kerja. Walaupun ada juga pekerja yang melanggar aturan sehingga terjadi selisih dengan perusahaan.

“Pada umumnya permasalahan yang terjadi, karena hak-hak tenaga kerja sehingga terjadi perselisihan setiap tahunnya,” tuturnya.

Mengenai upaya dari Disnakertrans untuk menekan terjadinya perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang beroperasi di Muratara. Maka dirinya mengakui, terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja. Umumnya mulai tentang syarat kerja, pengupahan maupun hal lainnya.

“Kita harapkan dan berupaya agar perselisihan pekerja dengan perusahaan tidak terjadi. Sekali pun ada dilakukan mediasi, namun tidak terjadi perselisihan lebih lanjut,” ujarnya. (06/04/11)

Rekomendasi Berita