oleh

12 Anggota DPRD Jambi Jadi Tersangka

JAKARTA – Kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif kembali terjadi. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018 berikut satu tersangka dari unsur swasta.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan penetapan ini berdasarkan fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

“KPK menetapkan 13 tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, anggota DPRD, dan swasta,” terang Agus dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).

Pimpinan DPRD yang menjadi tersangka yakni Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, serta Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi. Selain itu, pimpinan fraksi seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution, dan Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah.

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin dan tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta juga ditetapkan sebagai tersangka. Serta, seorang swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa ketiga pimpinan DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang “ketok palu” RAPBD. Masing-masing dari mereka diduga menerima uang kisaran Rp100-600 juta.

Sedangkan para pimpinan fraksi dan Ketua Komisi III DPRD diduga mengumpulkan anggotanya untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD, membahas dan menagih, menerima jatah uang bagi fraksi kisaran Rp400-700 juta, serta menerima uang secara perorangan yang berkisar antara Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

Sementara itu, sisa anggota DPRD Jambi yang ditetapkan tersangka diduga menanyakan perihal uang ketok palu, mengikuti pembahasan RAPBD di fraksi masing-masing, serta diduga menerima uang kisaran Rp100-200 juta per orang.

“Total dugaan pemberian uang suap ketok palu untuk pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018 adalah Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD 2018,” jelas Agus.

Selama proses penyidikan dan persidangan terdakwa Zumi Zola, lima orang di antaranya yang berasal dari unsur gubernur dan anggota DPRD telah mengembalikan dana suap total sejumlah Rp685,3 juta. KPK pun mengapresiasi pengembalian dana tersebut dan akan menjadi pertimbangan untuk meringankan jerat hukum.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yusman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan dan rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Joe disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkap hingga saat ini KPK telah menangani perkara yang menjerat total 161 anggota DPRD di 22 daerah. Ia memandang, kasus-kasus tersebut menjadi cerminan sisi buruk demokrasi Indonesia.

“Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakilnya di DPR dan DPRD tidak disalahgunakan menangguk keuntungan pribadi,” ucapnya.

Ia pun mengimbau kepada anggota DPRD Jambi maupun pihak lain yang juga menerima dana suap untuk mengembalikannya ke KPK. Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak kembali memilih anggota legislatif yang pernah terjerat kasus korupsi. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita