oleh

10 TKA Bekerja di Mura

LINGGAU POS ONLINE – Sedikitnya ada 10 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Malaysia yang bekerja di perusahaan dalam di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Adapun rinciannya, 5 orang di PT Paratama Palm Abadi, 3 orang di PT Gunung Sawit Selatan, dan 2 orang di PT Dapo Agro Makmur.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas, Mefta Joni melalui Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Sabarni, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan, para TKA tersebut telah mendapat izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, dan mengenai prosedurnya telah diurus oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Jadi, mengenai berapa lama waktu mereka bekerja itu sudah dicantumkan dalam untuk menyederhanakan proses perizinan TKA pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Lima bulan kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Permenaker 20 Tahun 2018 menghapus peraturan penggunaan tenaga kerja asing sebelumnya yakni Permenaker No.16 Tahun 2015 jo Permenaker No.35 Tahun 2015. Sedikitnya ada 10 ketentuan baru yang diatur dalam Permenaker No.10 Tahun 2018.

Terkait izin penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), tidak lagi perlu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dan notifikasi, bukan lagi RPTKA dan IMTA. Mengenai waktu pelayanan, sebelumnya untuk IMTA butuh 3 hari dan RPTKA 3 hari, sekarang dipangkas jadi 4 hari dengan rincian RPTKA 2 hari dan Notifikasi 2 hari.

“Izinnya dari kementerian dan provinsi, kita di daerah melakukan pengawasan. Sejauh ini, belum ada permasalahan mengenai TKA, di wilayah kita,” jelasnya.

Meskipun demikian, ia meminta kepada masyarakat proaktif, bila mengetahui ada TKA yang izin kerjanya sudah kedaluwarsa, atau menyalahi prosedur, dilaporkan ke Disnakertrasn Mura.

“Kalau ditemukan ada yang melanggar, atau menyalahi aturan, kita akan koordinasi dengan Disnaker Provinsi, karena di situ ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, red) yang akan melakukan penyelidikan,” jelasnya.

Sementara itu, ketua LSM Peko Kabupaten Mura, Andi mengatakan ia sebagai pengiat dan pemantau kebijakan-kebijakan diwilayah Mura akan melakukan pemantauan terhadap para TKS, bila ada yang menyalahi prosedur akan dilaporkannya ke pihak berwenang. (aku)

Rekomendasi Berita