oleh

10 Ribu WP PBB Belum Terdata

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Kota Lubuklinggau masuk dalam kategori kota sedang, dengan jumlah lebih dari 250 ribu jiwa. Maka tidak layak lagi jumlah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya 51 ribu WP.

Seharusnya WP PBB-P2 Kota Lubuklinggau ini sudah mencapai 61 ribu WP lebih. Artinya masih ada 10 ribu lebih WP belum terdata. Karena banyak yang tidak terdata, maka berdampak pada penerimaan PBB belum optimal.

Demikian dikatakan Penjabat Walikota Lubuklinggau, H Riki Junaidi kepada wartawan koran ini, usai membuka rapat stabilitas pangan di Kota Lubuklinggau menjelang bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah, di Op Room Dayang Torek, Senin(7/5).

Menurut Riki, berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, saat ini baru 51 ribu WP PBB-P2. Jumlah ini naik 6.000 WP jika dibandingkan tahun 2017 hanya 45 ribu WP. Kenaikan ini masih belum riil, setidaknya ada 10 ribu WP lagi yang belum terdata dan hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi BKD Kota Lubuklinggau.

“Jika WP naik, ketetapan juga naik, maka realisasi juga bakal naik. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari 10 ribu yang belum terdata,” tegas Riki Junaidi, Senin (7/5).

Target PBB-P2 tahun 2017 Rp 4.085.552.617, dengan realisasi Rp 2.498.831.821, tahun 2018 target ditingkatkan menjadi Rp 5 miliar. Peningkatan target PBB-P2 ini disebabkan naiknya jumlah wajib pajak, dan naiknya ketetapan PBB-P2 untuk sejumlah WP.

Pada 2017, ketetapan pajak PBB-P2 terhadap WP berkisar Rp 15 ribu atau Rp 30 ribu, di 2018 disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baik tanah maupun bangunan. Di Kota Lubuklinggau sudah tidak layak lagi tarif PBB-P2 Rp 15 ribu.

Terpisah, Kepala BKD Kota Lubuklinggau, Imam Senen didampingi Kabid PBB M Sohan, mengatakan kenaikan 6.000 WP tersebut setelah tim BKD Kota Lubuklinggau melakukan updating WP. Updating ini akan dilakukan secara terus-menerus, tujuan untuk pencapaian yang telah ditetapkan.

BKD Kota Lubuklinggau akan terus memantau perkembangan penerimaan PBB-P2, mengingat target akhir pembayaran PBB P2 pada setiap 30 September 2018. Bagi WP yang tidak membayar sampai dengan batas akhir pelunasan PBB-P2 akan dikenakan denda 2 persen dari ketetapan nilai pajak yang dikenakan.

Untuk peningkatan pengawasan dan koordinasi, BKD Kota Lubuklinggau membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di masing-masing kecamatan. Pembentukan UPTB salah satu program terobosan di 2018, tujuannya untuk mengoptimalkan lagi pencapaian penerimaan PBB-P2. Untuk petugas yang ditempatkan di UPTB,yakni staf BKD Kota Lubuklinggau dan staf kecamatan.(07)

Rekomendasi Berita