oleh

1.400 Ha Lahan untuk SAD

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) memberikan solusi permasalahan Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Nibung. Terutama yang kaitannya dengan 1.400 Hektare (Ha) lahan yang menjadi sengketa dengan PT London Sumatera.

Solusi yang diambil yakni, Pemkab Muratara menyiapkan lahan pengganti untuk masyarakat SAD yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit.

Bupati Muratara,  H Syarif Hidayat, Senin (12/2) menegaskan pihaknya sudah rapat internal bersama Kepala OPD,  staf dan instansi terkait dan komunikasi PT Lonsum ada keseriusan dalam menyelesaikan sengketa tanah SAD.

“Hak rakyat harus dikembalikan,  kita siapkan lahan 1.400 Ha tersebut dengan dua alternatif. Selain itu, ada juga biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan yang ada dan terakhir. PT Lonsum sanggup Rp 300 ribu, “ungkapnya saat rapat dengar pendapat membahas tindak lanjut permasalahan hutan adat dan areal perkebunan SAD Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senin (12/2).

Ditambahkan Syarif Hidayat teknisnya ia meminta waktu enam bulan dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.  Tentunya laporan progresnya akan terus dikomunikasikan dengan Komisi IV RI.

Bupati memastikan,  usaha penyelesaian ini bentuk peduli dan sayangnya Pemkab Muratara terhadap warganya.

Dia menyatakan, selain di SAD, pihaknya juga akan menyelesaikan permasalahan tanah di Kecamatan Rawas Ilir serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

“Kita pelajari dan kita atasi sesuai prosedur hukum yang ada, kita selesaikan dengan seksama,”utaranya.

Sementara itu,  Ketua Komisi IV RI,  Edy Prabowo menyampaikan pihaknya salut dengan Pemerintah Kabupaten Muratara hadir langsung bupatinya bersama jajarannya dan para anggota DPRD Kabupaten Muratara.

“Artinya ada komitmen yang baik dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah warganya,  kita berharap Muratara ini cepat maju, “utaranya.

Edy Prabowo mengatakan, ada tiga keputusan dalam rapat kali ini yakni Komisi 4 DPR RI meminta Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengoordinasikan  pelaksanaan verifikasi mengatur dan memastikan terlaksananya kewajiban pembangunan plasma perkebunan kelapa sawit seluas  20 % dari luas izin HGU PT London Sumatera Indonesia  Muara Megang, Megang Sakti Desa Beringin Makmur 1, Mandi Angin,  Batu Kucing,  Rawas Ilir, Nibung serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Komisi 4 DPR RI juga  mendukung Pemerintah Kabupaten Muratara menyiapkan lahan untuk masyarakat SAD seluas 1.400 Ha yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun PT Lonsum. Ditambah biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan.

Tak hanya itu Komisi 4 DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial bersama Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama Provinsi Sumsel untuk menyelesaikan sengekta teritorial terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara masyarakat dengan perusahaan serta kegiatan ilegal lainnya yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Muratara Provinsi Sumsel.

“Tiga keputusan ini saya pantau terus menerus,” ungkapnya.  (Rls/05)

Rekomendasi Berita