Rapat Paripurna Kembali Tidak Kuorum

Suyitno : Tetap Dilanjutkan Berdasarkan Tatib

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPHIT – DPRD Kota Lubuklinggau, kembali melaksanakan rapat paripurna yang sempat tertunda karena kehadiran anggota DPRD yang tidak kuorum. Sayangnya, saat rapat lanjutan kehadiran anggota DPRD tetap tidak memenuhi kuorum, namun tetap dilanjutkan, Selasa (15/5).

Pukul 11.00 WIB rapat dibuka oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau, Suyitno. Hanya 12 orang anggota DPRD yang hadir dari 30 orang, yakni dari Fraksi PDIP hadir empat orang, Suyitno, HM Khoirul Umri, Yusri Daud dan Sutrino Amin. Kemudian dari Fraksi NasDem, dua orang, yakni Zuibar M Alip dan Ismail M Yuni. Selanjutnya Fraksi Indonesia Raya Adil Sejahtera (Iras) yang hadir dua orang, adalah Merismon dan Murdianto. Untuk Fraksi Bintang Pembangunan hadir dua orang, yaitu Rukma Dewi dan Soleha. Fraksi PKB hadir satu orang, Yulius.

Pimpinan rapat meminta kesepakatan agar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi DPRD dan dilanjutkan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tetap dilanjutkan. Dan kesepakatan ini, disepakati oleh 11 anggota DPRD yang hadir.

“Sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Lubuklinggau, ketika sudah 1X24 jam ditunda namun kembali dilanjutkan masih tidak memenuhi kuorum maka boleh dilanjutkan, atas kesepakatan bersama. Makanya rapat kita lanjutkan, dengan agenda rapat yang sama. Selama agenda rapat, bukan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan,” tegas Suyitno.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDIP yang disampaikan melalui Juru Bicara (Jubir), HM Khoirul Umri mengingatkan mengenai kondisi bangsa Indonesia yang sedang diserang oleh teroris.

“Fraksi PDIP mengajak kita bersama untuk tidak terpancing dengan situasi terakhir, terkait dengan aksi teror yang terjadi di Surabaya yang berlokasi di tempat ibadah dan markas Polisi. Untuk itu, stop sharing video, foto dan tautan Media Sosiali (Medsos) yang menampilkan kejadian teror dan korban teror. Karena salah satu tujuan teroris, menyebabkan rasa takut situasi mencekam serta adu domba antar umat golongan dan RAS,” tegasnya.

Sementara memasuki bulan Ramadan, Fraksi Bintang Pembangunan melalui jubir, Rukma Dewi mengimbau eksekutif melalui Disperindag untuk memantau, menjaga, dan menstabilkan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga di pasar.

“Pemkot Lubuklinggau juga harus melakukan koordinasi dengan PLN, agar aliran listrik selama Ramadan stabil,” tegasnya.

Sementara Fraksi IRAS melalui Jubirnya, Merismon mengingatkan eksekutif melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. Pemkot harus melakukan terobosan layanan, mempermudah kebutuhan WP dalam melaksanakan kewajiban. Sudah harus menerapkan dan menggunakan aplikasi elektronik BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan (e-BPNTB), Sistem Informasi Retribusi (e-Retribusi), Elektronik Pajak Hotel dan Restoran (e-PHR), Elektronik Pajak Daerah (e-local TAX). Begitu juga dengan sistem pelaporan, harus menggunakan pelaporan host to host, serta terus menggali potensi retribusi daerah yang ada di dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009, maupun yang belum ada agar pendapatan melalui retribusi meningkat.

“Mengenai tarif retribusi pelayanan pasar, Fraksi IRAS berharap jangan sampai memberatkan masyarakat. Tarif pelayanan, harus disertai dengan pelayanan dan fasilitas yang baik,” ungkap Merismon. (13)

Baca Juga
error: Maaf Di Kunci