oleh

PP 43/2018 Dikhawatirkan Tutupi Kegagalan Pemerintah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP tersebut juga menyebutkan akan adanya imbalan Rp200 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi.

Jaksa Agung, HM Prasetyo menegaskan PP No.43 Tahun 2018 menandakan adanya langkah maju dalam mengungkap tuntas kasus tindak pidan korupsi oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan masyarakat. “ya kalau sudah ada peraturan seperti itu justru langkah maju untuk lebih konkret kepada masyarakat untuk melaporkan,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurutnya PP No.43 Tahun 2018 merupakan terobosan yang sangat baik untuk memberikan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ya bagus dong itu, memang peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi itu ada, jadi masyarakat diberi peran serta untuk berpartisipasi mengungkap kasus korupsi,” jelasnya.

Namun, Prasetyo meningkatkan kepada semua pihak agar tidak menyalahgunakan dan memanfaatkan PP No.43 Tahun 2018 untuk mencari keuntungan pribadi.

“Tapi tentunya tidak harus menyalahgunakan, memanfaatkan aturan seperti itu, jangan sampai memunculkan fitnah hanya untuk mengejar mendapatkan imbalan itu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Prasetyo meminta masyarakat yang nantinya akan melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum juga didasari bukti yang kuat agar laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti.

“melaporkan tentunya harus sesuai dengan bukti-bukti yang lengkap, tidak sekedar hanya melaporkan tanpa bukti, itu nanti menimbulkan kegaduhan,” tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampisus), M Adi Toegarisman mengaku siap menjalankan apa yang sudah menjadi dan aturan yang diatur oleh pemerintah.

“ini kan lembaga pemerintah, anggarannya yang atur pemerintah, jadi melihat mata anggarannya juga, apa yang diturunkan oleh pemerintah kita akan ikuti,” singkatnya menambahkan.

Tolak

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan tegas menolak dana imbalan pelaporan kasus korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP No.43 Tahun 2018.

“MAKI menolak adanya PP tersebut dan meminta dicabut,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam siaran persnya yang diterima FIN.

Menurutnya, desakan pencabutan PP tersebut bukan tanpa alasan. Boyamin mengatakan kondisi keuangan negara masih defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang. Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting. Juga ditambah dolar makin naik, sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya karena akan menambah beban keuangan negara.

Dia menjelaskan aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) sehingga pemberian imbalan akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Disisi lain imbalan akan memberikan peluang oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail).

“Karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Boyamin, seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi.

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

Menurutnya, MAKI konsekuen akan menolak dana imbalan dalam bentuk apapun. Tidak akan pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yang diajukan MAKI. Lalu tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan.

“MAKI akan dibiayai secara mandiri oleh para pendiri yang terdiri dari 9 orang dan sebagian pendiri MAKI adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus-kasus korupsi,” tutupnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP No.43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018.

Dalam PP itu di jelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung. Pasal 13 ayat (I) dalam PP itu berisi bahwa Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Penghargaan yang diberikan oleh penegak hukum bagi masyarakat, yang aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi, mulai dari kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. Hal itu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi.

Sedangkan besaran penghargaan berupa uang yang akan diberikan oleh pemerintah dijelaskan pada Pasal 17, sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat (2).

Lalu Pasal 15 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.(lan/fin)

News Feed