Pendaftaran SMK Bebas Aturan Zonasi

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMK sederajat tahun ajaran 2018/2019 yang dijadwalkan 25-28 Juni 2018, sepertinya diubah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kota Lubuklinggau, Puguh Purnomo mengungkapkan, informasi sementara PPDB SMK akan diadakan sebelum Pilkada Serentak, yakni 24-26 Juni 2018. Untuk sistem PPDB SMK Tahun 2018 terbebas dari aturan zonasi.

“Kami belum dapat informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tentang perubahan tersebut. Namun, jika benar berubah, ya tinggal menyesuaikan. Yang pasti, tes tertulisnya tetap 30 Juni 2018,” terang Kepala SMKN 1 Lubuklinggau itu.

Menurut Puguh, ada empat SMK negeri yang akan memulai PPDB 24 Juni 2018 nanti.

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Provinsi Sumsel, Erlina, bahwa pelaksanaan PPDB SMK memang 24-26 Juni. Karena kalau sesuai jadwal semula, bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumsel sehingga sekolah menggeser pelaksanaan menjadi tanggal 24-26 Juni 2018.

“Sekolah dipersilakan membuka PPDB pada 24-26 Juni. Sedangkan untuk pelaksanaan tes masuk dilakukan pada 30 Juni 2018,” terangnya

Ia menjelaskan, jumlah SMK Negeri dan SMK Swasta di Provinsi Sumsel saat ini sebanyak 80 sekolah yakni Sembilan SMKN dan 71 SMK Swasta yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Semua SMK tersebut terbebas dari aturan zonasi yang baru dikeluarkan pemerintah pusat seperti halnya yang berlaku bagi SMA.

“Walaupun SMA tahun ini sudah menggunakan zonasi tapi untuk SMK tetap bebas alias tidak ikut dengan aturan baru tersebut. Jadi semua siswa dari manapun bisa mendaftar dan ikut tes di SMKN manapun di Sumsel,” jelasnya.

Alasan bebas zonasi ini sendiri dikarenakan SMK merupakan sekolah yang memiliki program keahlian yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Jadi apabila memang sesuai dengan jurusan yang diinginkan silakan mendaftar.

Meski demikian, ia mengimbau pada siswa dan orang tua agar tidak memaksakan kehendak untuk masuk di SMK tertentu jika dalam pelaksanaan tes PPDB dinyatakan tidak lulus.

Ia juga mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mempercayai pada pihak manapun jika ada yang menawarkan dan menjamin masuk di SMK tertentu.

“Cukup datang, ikuti tes dan jangan percaya dengan orang lain. Apalagi menggunakan cara yang tidak dibenarkan sebab akan merugikan mereka sendiri dan menzalimi orang banyak,” tegasnya.

***PPDB SD, SMP dan SMA Wajib Zonasi

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) melalui Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan ini mengatur penerimaan siswa pada TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Salah satu sistem yang diatur dalam Permendikbud 2018 itu mengenai zonasi.

Pengaturan penggunaan sistem zonasi demi pemerataan pendidikan di Indonesia, dan sekolah negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB.

Mendikbud H Muhadjir Effendy juga mengingatkan agar setiap Dinas Pendidikan di daerah juga wajib memastikan setiap sekolah negeri menyelenggarakan PPDB sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Dengan demikian, dinas pendidikan dan sekolah negeri tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya yang berbeda dengan Permendikbud. (02)

Baca Juga
error: Maaf Di Kunci