Pemkot Komitmen Tingkatkan PAD

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Lubuklinggau berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Sesuai dengan apa yang disarankan oleh anggota DPRD, di setiap rapat paripurna.

Bahkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dapat menunjang meningkatnya PAD di Lubuklinggau, sudah mereka usulkan untuk dibahas oleh anggota DPRD.

“Semua saran, kritikan dan masukan akan segera kita tindak lanjuti,” kata Riki.

Riki menjelaskan dalam aspek pengelolaan keuangan Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2017, untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 146.720.756.033,00, dan terealisasi Rp 115.521.939.795,78 atau 78,74 persen. Sedangkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi Sumsel direncanakan Rp 855.810.187.379,55 dan terealisasi Rp 790.737.051.204,20 atau 92,40 persen.

Ditinjau dari aspek pendapatan, PAD belum dapat mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pusat dan Pemprov Sumsel. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian daerah, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan PAD masih perlu ditingkatkan secara optimal.

“Kedepan tentunya akan menjadi perhatian kita semua,” kata Riki.

Senada diungkapkan oleh Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani yang berharap empat Raperda yang ditunda oleh Pansus DPRD Kota Lubuklinggau merupakan Raperda yang diyakini mampu meningkatkan PAD Kota Lubuklinggau. Sementara lima Raperda inisiatif DPRD semuanya disahkan, yang menurutnya belum begitu mendesak untuk disahkan.

Yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Susunan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bukit Sulap, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, belum disetujui Pansus untuk disahkan, dengan alasan belum selesai dibahas.

“Sementara, selama ini DPRD terus meminta Pemkot agar berupaya meningkatkan PAD. Kalau tidak didukung oleh keempat Raperda yang kita usulkan, ya hasilnya akan masih sama,” kata Rahman.

Ia berharap, Pansus DPRD bisa segera menyelesaikan pembahasan keempat Raperda tersebut sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Pimpinan rapat. Yakni tiga minggu kedepan, setelah rapat paripurna. (13)

Baca Juga
error: Maaf Di Kunci