oleh

Langkah Awal Wujudkan Masyarakat Tangguh Bencana

MoU Kejaksaan-BNPB

JAKARTA – Kejaksaan Agung menggelar penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar berjalam secara optimal. Penandatangan nota kesepahaman yang digelar di Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI langsung ditandatangani jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala BNPB Willem Rampangilei serta dihadiri para pejabat eselon satu dan dua Kejaksaan dan BNPB. Tak hanya itu dalam penandatangan nota kesepahaman juga digelar video conference dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan acara penandatangan ini menjadi sangat penting dalam membangun kerjasama untuk bergandeng tangan dan mengukuhkan hubungan koordinasi antara Kejaksaan dengan BNPB dalam menghadapi persoalan saat penanggulangan bencana alam yang terjadi. “sebagai sebuah kerangka penyangga dan fondasi bagi upaya membangun kesiapan dan persiapan, bersama-sama menghadapi kemungkinan masih akan datangnya lagi beragam cobaan lain,  karena menghuni dan berada di wilayah yang rawan sehingga bencana alam dapat dinyatakan menjadi sebuah keniscayaan,” katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (10/10).

Saat ini Indonesia sedang menghadapi beberapa ujian yang mengundang rasa sedih dan duka mendalam karena adanya musibah bencana alam yang datang secara beruntun di Lombok NTB dan di Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah, menimpa dan menimbulkan begitu banyak korban nyawa dan harta benda.  Jadi penandatanganan nota kesepahaman ini tidak sekedar dimaknai hanya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, melainkan lebih daripada itu, merupakan salah satu bentuk kesungguhan tekad dan semangat bersama untuk berupaya berbuat maksimal dalam mengelola, menghadapi, menanggulangi dan mengurangi dampaksetiap bencana yang ada.

“agar tidak menimbulkan banyak korban, kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan bagi yang sedang mengalaminya. Para korban yang karena terdampak musibah kehilangan harta benda, bahkan nyawa hingga terpaksa harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan ditengah keterbatasan dan kekurangan,” jelasnya.

Di balik kenyataan seperti inilah, lanjut Prasetyo, kerjasama saling bahu membahu untuk memenuhi tuntutan kesiapan dan kesiagaan agar segera tanggap untuk segera bergerak secara cepat dari segenap komponen bangsa terlebih para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam menanggulangi berbagai dampak bencana merupakan hal utama dan wajib dilakukan. “agar dapat menjamin terpenuhinya semua kebutuhan korban secara baik, berjalan lancar dan aman sesuai standart, aturan dan ketentuan,” ujarnya.

Selanjutnya, hal lain yang patut di jaga dan kembangkan adalah kesadaran dari segenap lapisan masyarakat tentang bencana dan bahaya yang mengintai yang bisa datang setiap saat yang memerlukan kepekaan dan kewaspadaan bersama, karena sekali lagi, bencana alam apapun seringkali belum sepenuhnya mampu diprediksi secara akurat walau oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada.

Karenanya, upaya utama dan terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mempertajam pengamatan tentang tanda-tanda dan peringatan alam yang harus dirawat dan dijaga dengan baik disertai sikap awas, siaga dan berjaga-jaga saling bahu membahu dan tanggap mengantisipasi, menanggulangi,  meminimalisir dampak dan ekses yang ditimbulkan dari setiap bencana yang ada.

“semua ini adalah merupakan tanggung jawab dan kebutuhan kita bersama, saling mendukung, menjaga, memperkuat, saling mengisi dan melengkapi, khususnya dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah di bidang penanggulangan bencana,” tegasnya.

Dia juga ,menyinggung soal  Wilayah Indonesia adalah terdiri dari gugusan kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit Samudera Hindia dan Pasifik dengan lebih dari 17 ribu pulau, Namun masyarakat, bangsa perlu menyadari wilayah ini memiliki 129 gunung api aktif, yang dikenal dengan ring of fire, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Kondisi geografis sedemikian, telah menempatkan negara kepulauan ini rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik yang tidak jarang berpotensi timbulnya bencana, tsunami seperti yang terjadi di Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah sekarang ini. Begitu pula dengan gempa bumi di Lombok NTB beberapa saat sebelumnya.  “disisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis juga acapkali memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim, dan kekeringan yang berkepanjangan,” paparnya.

Dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam, lanjut Prasetyo, BNPB sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana tentu paling banyak menghadapi tantangan dan tanggung jawab tugas dan pekerjaan yang demikian berat, banyak dan seringkali tidak mudah dilaksanakan dan dipikul sendirian. Untuk itu, rasanya semua sepakat tentang pentingnya dibuat dan disusun pemetaan masalah guna mengantisipasi serta menentukan solusi melalui rumusan strategi yang tepat, efektif, yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan setiap saat diperlukan.

“semestinya tidak harus dipandang semata-mata hanya menjadi beban tanggung jawab BNPB saja, namun perlu menjadi perhatian bersama. Atas pemikiran tersebut, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum merasa terpanggil untuk harus ikut serta menjaga, mendukung, dan menyukseskan penyelenggaraan program penanggulangan bencana agar benar-benar terselenggara dengan baik,” tegasnya.

BNPB dan Kejaksaan RI bersinergi guna dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam ruang lingkup pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di bidang penanggulangan bencana yakni npemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Di bidang perdata dan tata usaha negara yakni  pemulihan aset tindak pidana dan  aset lainnya, penyediaan data informasi dan keterangan saksi atau ahli. Lalu penempatan atau penugasan Jaksa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“persiapan dan pencegahan yang lebih siap, terencana dan matang untuk dapat mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan kesalahan dalam pelaksanaan yang berpotensi dapat merusak ataupun mencederai performa serta kinerja dalam upaya mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Untuk lebih menjabarkan pelaksanaan berbagai bentuk kerja bersama itulah maka Nota Kesepahaman yang baru dibuat ini patut ditindaklanjuti dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah berkenaan berbagai kegiatan sesuai kepentingan yang kita perlukan bersama. Hal tersebut dilakukan melalui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Utama BNPB dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dalam kesempatan ini, secara lebih khusus dapat disampaikan bahwa Kejaksaan dalam kapasitas selaku Pengacara Negara, dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili BNPB dalam posisi baik selaku Tergugat maupun Penggugat terkait penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Di samping itu, Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan antara Sekretaris Utama BNPB dengan Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan TP4 merupakan bentuk pendekatan baru dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih menekankan pada upaya pencegahan dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan dan penanganan bencana dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh BNPB untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan sarana prasarana termasuk pengelolaan keuangan.

Smenetara, Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB dan Kejaksaan RI. “kita dapat mensinergikan sumberdaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakatyang semakin meningkat , seiring dengan peningkatan frekuensi, intensitas dan dampak bencana yang permasalahannya semakin kompleks,” katanya menambahkan.

Program-program kongkret, kata Willem, yang akan dilaksankan diantaranya pendampingan terhadap permasalahan hukum, akuntabilitas kinerja dalam penanggulangan bencana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi sehingga akan tercapai penanggulangan bencana yang lebih baik. “sinergitas bukan hanya dilakukan di pusat, tetapi njuga diterapkan di daerah , yaitu BPBD dan Kejati di daerah,” jelasnya.

Dia juga berharap nota kesepahaman ini menjadi langkah awal yang nyata demi mewujudkan program-program dan kegiatan konkret dalam penanggulangan bencana, Ini tentunya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana,” tutupnya. (lan/fin)

News Feed