oleh

Kades Semangus Baru Mengaku Khilaf

Program MHBM Dibatalkan

LINGGAU POS ONLINE, MUARA LAKITAN – Kantor Kepala Desa (Kades) Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Abi Yusti digeruduk masyarakat yang menuntut pencabutan atau pembatalan program Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) karena sudah dianggap merugikan masyarakat.

Selain pembatalan program MHBM, masyarakat juga menuntut untuk mengganti rugi lahan masyarakat yang telah digusur oleh PT MHP kebun karet seluas 1.000 Ha, kebun ubi seluas 200 Ha, dan kebun sawit 10 Ha.

Tidak hanya itu saja, dalam tuntutannya, masyarakat meminta mengembalikan tanah masyarakat seluas 5.000 Ha.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semangus, Panderhof mengatakan bahwa selama ini Kades Semangus Baru tidak pernah melakukan musyawarah terkait dengan pembuatan program MHBM ini. Padahal seharusnya, BPD dilibatkan karena, ini menyangkut tanah masyarakat.

“Yang kami sesalkan adalah, bahwa banyak tanam tumbuh milik masyarakat yang digusurkan. Ubi yang tadinya tinggal panen, langsung digusur, begitu juga dengan karet dan sawit,” tuturnya.

Karena, seharusnya masyarakat berhak tahu apa yang sudah dilakukan Kades, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi.

Sementara itu, Kades Semangus Baru, Abi Yusti mengakui kesalahan yang telah dilakukan, dan dia secara pribadi maupun sebagai Kades meminta maaf kepada masyarakat semua.

“Saya secara pribadi maupun secara pemerintahan meminta maaf kepada masyarakat Desa Semangus Baru, saya mengakui kalau saya sudah melakukan kekhilafan, selama ini saya tidak berkoordinasi di hadapan camat, kapolsek, dan BPD dalam membuat program ini. Sehingga kedepan saya akan melakukan titik koordinat ulang,” lirih Abi Yusti.

Abi sapaan akrabnya, mengaku kalau dia sudah melayangkan surat ke PT MHP, supaya membatalkan program MHBM ini, namun balasan dari PT MHP akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

“Karena, hari ini sudah terjadi kesepakatan hitam di atas putih, maka apabila dalam waktu 20 hari tidak ada tanggapan dari PT MHP untuk pembatalan MHBM maka masyarakat akan mencabut tanam tumbuh yang ditanam di lahan tersebut (Hutan Desa Semangus Baru,Red) atas izin Kepala Desa Semangus Baru, Ketua BPD Semangus Baru dan Camat Muara Lakitan,” tegasnya.

Camat Muara Lakita, Freewan Novio menegaskan bahwa pagi ini (Selasa, red) dia bersama dengan BPD dan Kades Semangus Baru akan menghadap Asisten I untuk membahas permasalahan ini.

“Akan dilakukan pembatalan tentu saja, apalagi memang sudah terjadi kesepakatan hitam di atas putih. Maka tidak bisa tidak. Dan saya sebagai camat tidak mendukung program ini, karena dalam bentuk bangunan ataupun kegunaannya tidak ada yang diuntungkan bagi masyarakat di Muara Lakitan,” tuturnya.

Hadir juga dalam unjuk rasa tersebut, Kapolsek Muara Lakitan, Nasharudin Ketua APBDNas Provinsi Sumsel, Junaidi, Danramil Muara Lakitan, serta masyarakat di Desa Semangus Baru. (12)

Komentar

News Feed