Dikhawatirkan Partisipasi Masyarakat Turun

Syarat Memilih Rumit

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Pengamat politik asal Bumi Silampari, Ngimadudin, menjelaskan diterapkannya Peraturan KPU Nomor: 8 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dapat menghambat partisipasi pemilih. Sebab, dalam Peraturan KPU tersebut dijelaskan selain membawa blangko model C6 KWK, pemilih harus menunjukan KTP atau Suket dari Disdubcapi ketika akan menggunakan hak suaranya.

“Hanya membawa blangko C6 KWK saja partisipasi pemilih rendah, apalagi sampai diminta untuk membawa KTP, bisa-bisa lebih rendah lagi,”jelas Ngimadudin, Jumat (25/5).

Menurut Ngimadudin, sebenarnya khusus untuk masyarakat yang sudah membawa blangko C6 KWK, tidak perlu lagi menunjukan KTP atau Suket dari Disdubcapil ketika menggunakan hak suara. Karena, syarat pemilih yang mendapatkan undangan memilih atau blangko C6 KWK, terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Untuk terdaftar di DPT, masyarakat harus mempunyai kelengkapan kependudukan baik KTP maupun KK, dan proses verifikasinya sudah dilakukan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP). Selain itu, PPDP sudah mencoret beberapa data masyarakat yang tidak memenuhi syarat, baik meningal dunia, jadi Anggota TNI/Polri hingga pindah ke luar daerah.

“Sebenarnya, pemilih yang mendapatkan undangan memilih sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Maka, tidak perlu lagi menunjukan syarat ketika akan menggunakan hak pilihnya di TPS,”katanya.

Maka, dirinya menganalisa adanya aturan ini dapat menghambat pertumbuhan partisipasi pemilih.

Komisioner Divisi Tehnis KPU Kota Lubuklinggau, Gatot Widjianto, menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara mengacu PKPU Nomor: 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam Peraturan KPU tersebut syarat menggunakan hak pilih adalah membawa blangko C6 KWK, dengan membawa KTP atau Suket saat datang ke TPS. Syarat membawa KTP atau Suket sudah dijelaskan dalam blangko C6 KWK yang dibagikan kepada pemilih.

“Selain itu, kita juga mengintruksikan KPPS untuk menjelaskan ke pemilih untuk membawa KTP atau Suket saat akan menggunakan hak pilihnya,”jelas Gatot. (01)

Baca Juga
error: Maaf Di Kunci